Rabu, 09 Januari 2013

Korupsi & Pembebasan Bersyarat dalam Tipikor


2.1 Pengertian, Subjek Hukum, dan Jenis-jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi
1.         Pengertian Korupsi
            Para ahli hukum memberikan pengertian korupsi sangatlah bervariasi, sedangkan dalam peraturan perundang-ungandan, baik itu dalam KUHP maupun dalam undang-undang khususyang mengatur tindak pidana korupsi, sama sekali tidak terdapat satu pasalpun yang memberikan definisi korupsi secara jelas. Korupsi merupakan istilah dari bahasa latin, yakni corruption yang bila diterjemahkan secara harfiah adalah pembusukan, keburukan, kebejadan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Meskipun kata corruption memiliki arti yang luas, sering diartikan sebagai penyuapan istilah korupsi disimpulkan dalam bahasa Indonesia oleh Purwadarminta dalam kamus besar bahasa Indonesia:
“Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”.
            Secara sosiologis menurut Syed Hussein Alatas, ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan (briebery) pemerasan, dan nepotisme. Lebih lanjut, Syed Hussein Alatas menyatakan bahwa menurut pemakaian umum, istilah korupsi yaitu apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Pemerasan yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga dipandang sebagai korupsi.
            Secara hukum, pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pasal 1 ayat (3) sebagai berikut:
“Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.
            Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan bahwa tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sedangkan berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjerat pula antara lain tindak pidana berupa perbuatan member atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang di serahkan kepadanya untuk di adili maupun bagi hakim yang menerima pemberian atau janji dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang telah diserahkan kepadanya. Korupsi dalam arti menyuap seperti dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diatas ini yang menjadi modus prilaku kriminal di institusi kekuasaan kehakiman.
            Masih banyak lagi pengertian-pengertian lain tentang tindak pidana korupsi, baik menurut pakar, maupun lembaga yang kompeten. Untuk pembahasan dalam penulisan ini, korupsi lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik, atau masyarakat luas, untuk kepentingan pribadi atau golongan. Istilah korupsi semakin menarik perhatian, manakala gejala sosial ini sangat dirasakan di suatu Negara tertentu dan sejarah membuktikan bahwa hamper ditiap Negara dihadapkan pada masalah ini.
            Korupsi dimanapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas, ciri tersebut bisa bermacam-macam, diantaranya:
1.    Melibatkan lebih dari satu orang;
2.    Korupsi tidak hanya berlaku dikalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi Negara, tetapi juga terjadi di organisasi usaha swasta;
3.    Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai, benda atau wanita;
4.    Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya;
5.    Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu uang;
6.    Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan public atau masyarakat umum;
7.    Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma, tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat;
8.    Dibidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya untuk membuka rahasia perusahaan, tempat seorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.


2.    Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi
            Suatu kemajuan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971 ialah bahwa subjek tindak pidanak tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak hanya mengatur individu secara umum sebagai subjek hukum pidana, tetapi juga individu didalam menduduki sebuah jabatan dalam pemerintahan. Jabatan-jabatan pemerintahan selaku penyelenggara kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan banyak dan beragam, bahkan dalam praktik pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang telah dikenal secara konvensional seperti instansi-instansi pemerintah, tetapi juga badan-badan swasta.
            Jabatan pemerintahan dan pejabat mendapatkan tugas dan wewenang berdasarkan hukum publik, sehingga dalam menjalankan berbagai aktivitasnya tunduk pada ketentuan hukum publik, khususnya hukum administrasi Negara. Begitu pula ketika timbul persoalan hukum atau sengketa, penyelesaiiannya didasarkan pada hukum administrasi Negara. Namun menurut Firman Wijaya, jika persoalan hukum atau sengketa tersebut berdampak terhadap tindak pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi, maka penyelesaiiannya didasarkan pada hukum pidana yang mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah individu dari pelakunya, dalam hal ini adalah pejabat yang mendapatkan tugas dan wewenang berdasarkan hukum publik.

3.    Jenis-jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi
            Jenis-jenis sanksi uang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam UU PTPK, sama seperti yang diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:[15]
a)    Pidana Pokok yang meliputi:
-       Pidana mati;
-       Pidana penjara;
-       Kurungan;
-       Denda.
b)   Pidana tambahan yang meliputi:
-       Pencabutan hak-hak tertentu;
-       Perampasan barang-barang tertentu;
-       Pengumuman putusan hakim.
            Namun dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat beberapa aturan yang merupakan penambahan dari pada pidana tambahan yang telah diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu:
a.         Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana diamana tindak pidana tersebut dilakukan, begitu juga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b.         Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c.         Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling lama 1 (satu) tahun;
d.        Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
e.         Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
f.          Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda uang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dengan pidananya penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2.2 Unsur-Unsur dan Modus Operandi dalam Tindak Pidana Korupsi
1.      Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Korupsi
Dalam membahas unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi, maka tidak terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK. Dalam pasal 2 menyatakan sebagai berikut:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Jika diperhatikan isi pasal 2 UU PTPK diatas, maka dapat diuraikan unsur-unsur delik sebagai berikut:
1.         Secara melawan hukum;
2.         Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3.         Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
Sedangkan dalam pasal 3 UU PTPK menyatakan bahwa dalam pasal tersebut mengandung unsur delik mengenai penyalahgunaan wewenang, yang bunyinya yaitu:
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2.        Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi
Yang dimaksud dengan modus operandi tindak korupsi adalah cara-cara pelaku melakukan tindak pidana korupsi. Cara tersebut tidak selalu dimulai pada tahap pelaksanaan tetapi adakalanya telah di mlai pada tahap perencanaan. Tidak berlebihan jika diamati perkara-perkara korupsi pada masa yang lalu untuk dapat memahami modus operandinya agar dengan demikian dapat menangani tindak pidana korupsi dengan cepat dan tepat. Beberapa modus operandi pada masa lalu antara lain sebagai berikut:[16]
1.    Departemen A
Program/tujuan proyek:
-            Pengadaan suku cadang mesin kantor dan barang-barang lain.
-            pengadaan komponen-komponen yang menyangkut film.
Modus operandi:
(a)      Tahapan perencanaan:
-       Pihak rekanan melakukan penjajakan dan mengetahui rencana pembelian serta dana yang disediakan dalam pengadaan tersebut.
-       Perencanaan barang secara berlebihan sehingga ada mesin yang ternyata penggunananya tidak diperlukan.
(b)      Tahap pengadaan barang:
-       Rekanan ditunjuk langsung tanpa tender dengan alasan bahwa rekanan adalah agen tunggal, keagenan tersebut diragukan karena tidak terdaftar di Departemen/Kanwil Perdagangan.
-       Adanya kemahalan harga atas nilai kontrak pengadaaan mesin-mesin beserta suku cadangnya.
(c)      Tahap penerimaan barang dan pembayaran:
-       Adanya berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang yang tidak sesuai, yakni uraian barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang diterima.
-       Adanya barang palsu.
(d)     Tahap pendistribusian barang dan pemakaian:
-       Ada barang yang diterima di Kantor Wilayah, tidak dapat digunakan.
-       Dari 4 buah mesin 1 buah tidak di temukan
Kerugian keuangan negara Rp 2 miliar.

2.   Kasus manipulasi pembayaran uang pensiun.
     Prosedur pembayaran uang pensiun berdasarkan Surat Keputusan pensiun yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka kantor perbendaharaan dapat membayarkan uang pensiun kepada yang berhak.
Modus Operandi:
-       Membayar uang pensiun lebih lima tahun sekaligus tanpa memperhitungkan kadaluwarsa.
-       Pembayaran uang pensiun tanpa keterangan mutasi.
-       Pensiun yang Nrp/Nip–nya dipakai dua orang yang berlainan nomor dan tanggal SKEP berbeda
-       Uang pensiun yang telah pindah masih di buat dalam Daftar Pensiun (Dapen) dan KP-22 sehingga tetap di bayar sedang ditempat baru karena SKKP telah ada, di bayar.
-       Menggunakan SKEP dan SKKP palsu.
Kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.426.276,-

3.        Kasus manipulasi KUD (Koprasi Unit Desa) atas penggunaan kredit dari salah satu Bank Pemerintah.
Modus Operandi dalam hal Administrasi:
-            Pembukuan tidak di lakukan.
-            Adanya pemalsuan kuitansi/ faktur pembelian.
-            Pemalsuan data dalam neraca.
Modus Operandi dalam hal Fisik:
-       Uang kredit langsung diambil oleh pengurus/ manager dengan dasar untuk pembelian cengkeh, tetapi akhirnya cengkehnya tidak ada.
-       Uang dalam pembukuan dicatat sebagai panjar pembelian cengkeh.
-       Pembiayaan/ongkos, fiktif.
-       Pembelian inventaris, fiktif.
-       Penyelewengan dana fee.
Kerugian:
-       Kerugian keuangan negara sebesar jumlah kredit.
-       Menghilangkan kepercayaan masyarakat khususnya petani-petani cengkeh pada KUD.

4.        Kasus manipulasi pembangunan Sekolah Dasar (SD) Inpres
Modus Operandi dalam hal Administrasi:
-       Laporan perkembangan kemajuan perkerjaan tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif).
-       Perkerjaan di berikan tanpa SK / kontrak.
Modus Operandi dalam hal Teknis:
-       Perkerjaan tidak sesuai bestek / gambar.
-       Perkerjaan dilakukan terpisah-pisah oleh beberapa rekanan.
Modus Operandi dalam hal Keuangan:
-       Pembayaran tagihan tidak sesuai dengan prosedur.
-       Pemberian panjar tanpa jaminan.
-       Tidak dilaksanakan denda bagi rekanan yang lalai.
-       Anggaran telah dicairkan keseluruhan tetapi banguan belum selesai.
-       Pemotongan / penyunatan 3% sampai 5% dari setiap rekanan.
Rekanan / pemborong:
-       Mengambil panjar, tanpa jaminan.
-       Keadaaan perkerjaaan / fisik tidak sesuai dengan sebenarnya.
-       Keadaan perabot baik jumlah maupun kualitas, tidak sesuai.
Kerugian keuangan negara sejumlah Rp 206.364.000,-

5.        Kasus manipulasi Proyek Pembinaan Pertanian Pangan Transmigrasi (P3DT)
Modus Operandi dalam hal Administrasi:
-       Penandatanganan SP/SPK, surat perjanjian jual beli barang Berita Acara Serah Terima Barang dan Kuitansi penerimaan uang, di buat dalam waktu yang bersamaan.
-       Berita Acara Serah Terima Barang telah di tandatangani tetapi belum ada.
-       Pengeluaran dana dilakukan secara fiktif.
-       Pengeluaran dana tidak cocok dengan bukti kas.
Harga:
-       Pimpinan proyek menaikan harga dari harga yang telah di tentukan Menteri Pertanian.
-       Pimpinan Proyek  mengajukan kepada Pemda Tingkat I harga obat-obatan yang lebih tinggi.
Kerugian keuangan negara sebesar Rp 995.488.000,-

6.        Kasus manipulasi pada reboisasi di Kabupaten B.
Modus Operandi dalam hal Administrasi:
-       Pembuatan Berita Acara Kemajuan Perkerjaan, tidak sesuai dengan keadaan lapangan (yang sebenarnya) sehingga ada Berita Acara Kemajuan Perkerjaan palsu, tanda tangan palsu.
-       Surat Perintah Jalan, fiktif.
-       Terjadi pemotongan dana oleh pelaksana dan Bendaharawan.
Areal Tanaman:
-          Berdasarkan penelitian/pemeriksaan di tempat, hanya 20% dari laporan yang ditanam.
-          Jarak tanam tidak sesuai dengan kontrak.
Kerugian keuangan negara sebesar Rp 269.603.743,-

7.        Kasus manipulasi pembebasan tanah Unit Eksplorasi Produksi (UEP) II di Sumatra. Membebaskan tanah yang kena jalur pipa minyak Pertamina, sepanjang 36 Km.
Modus Operandi:
-          Mengajukan anggaran sejumlah Rp 600 juta untuk pembebasan tanah yang terkena jalur pipa sepanjang 36 Km.
-          Tanah yang diusulkan, telah dibebaskan sejak dahulu.
-          Uang tersebut tidak digunakan sebagaimana yang diusulkan.


8.        Kasus manipulasi pengadaaan alat-alat kantor Departemen E di kota R (Sumatra).
Modus Operandi dalam menggunakan kuitansi palsu (fiktif) antara lain:
-          Kuitansi pembelian kertas.
-          Kuitansi pembelian makanan buat rapat.
-          Kuitansi pembelian inventaris.
-          Kuitansi untuk perbaikan kantor.
-          Kuitansi-kuitansi fiktif tersebut dipergunakan untuk mencairkan dana anggaran.
-          Uang hasil pencairan dana rutin, dipergunakan untuk kepentingan sendiri atau dimiliki.
            Demikian sebagian modus operandi tindak korupsi. Berbagai modus operandi yang tidak dapat di muat pada bab ini, tetapi dapat diketahui jika dengan cermat ditelusuri sehingga jelas diketahui cara-cara yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Pada kasus kredit macet sebagian berpendapat bahwa pemberian kredit tersebut dilakukan dengan KKN, atau pada umumnya di lakukan dengan penggelembungan harga/nilai jaminan dengan imbalan tertentu atau dengan nota surat dari orang yang sedang memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut perlu penelusuran satu demi satu sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
    


2.3 Tindakan yang dapat diambil dalam Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi serta peran dari Lembaga/Komisi yang berwenang melakukan Penanganan Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

1.    Tindakan yang dapat diambil dalam Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan melalui tindakan preventif dan tindakan represif. Peran Aparat pengawasan pemerintah dalam pemberantasan korupsi ditekankan kepada tindakan preventif, tanpa mengabaikan peran melalui tindakan represif. Tindakan preventif, dilaksanakan melalui pengawasan internal pemerintah dilaksanakan melalui: audit kinerja, monitoring, evaluasi, reviu, konsultasi, Sosialisasi dan asistensi (bimbingan teknis). Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah dan 3 unit kerja yang bersifat memperbaiki sistem pengendalian intern (organisasi, perencanaan, kebijakan, dan reviu intern), penyempurnaan metoda pelaksanaan kegiatan dan koreksi secara langsung atas penyimpangan yang dijumpai dilapangan. Tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan pengawasan ini merupakan langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kegiatan konsultasi, sosialisasi dan asistensi bertujuan meningkatkan kapasitas obyek pengawasan dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi keuangan.
Sedangkan Tindakan represif, dilaksanakan melalui pemberian rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah, berupa sanksi sehubungan dengan adanya temuan terjadinya tindak pidana korupsi atau kerugian negara melalui audit. Selain itu rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah dapat berupa pelimpahan hasil audit kepada aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana korupsi.
Dari kesimpulan diatas, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pencegahan korupsi seperti: reformasi birokrasi, reformasi layanan publik, reformasi bidang pelaksanaan anggaran, reformasi bidang perbendaharaan, dan sistem penerimaan & pembayaran, reformasi bidang pengelolaan kas, piutang, barang milik negara, dan kewajiban pemerintah, reformasi bidang pemeriksaan dan sistem pengendalian, peningkatan peran serta masyarakat, serta penegakan kode etik secara ketat.

2.    Lembaga/Komisi yang berwenang melakukan Penanganan Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia pada saat ini,ada beberapa lembaga/komisi yang melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi baik dalam kapasitas nya sebagai penyelidik dan atau penyidik, penuntutan (Kepolisian, kejaksaan, Tim Tastipikor) dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Peradilan Umum dan Pengadilan Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi). Secara global dan representatif adapun lembaga/komisi tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Lembaga Kepolisian
Hakikatnya, ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada asasnya, lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) bahwa dalam rangka pemberantasaan tindak pidana korupsi sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Huruf Ke-II butir 10 khusus Kepala Kepolisian Republik Indonesia  (Kapolri) di instrusikan, bahwa:
a.   Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
b.   Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalagunaan wewenang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegegakan hukum.
c.   Meningkatakan kerja samadengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawasaan Keuangan dan Pembangunan,Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi keuangan,dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan Hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

2.        Lembaga Kejaksaan
Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kejaksaan diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan KUHAP. Pada asasnya lembaga kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung Republik Indonesia dimana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Huruf kesebelas butir 9 khusus Jaksa Agung Republik Indonesia diinstruksikan, bahwa:
a.    Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
b.    Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
c.    Meningkatakan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan,dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
Sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana,berdasarkan ketentuan Pasal 137 KUHAP Penuntut Umum berwenang melakukan Penuntutuan terhadap siapa saja yan di dakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daehrah hukumnya dengan melimpakan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Adapun dalam melakukan fungsinya berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP Penuntut Umum mempunyai wewenang:
a.    Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu;
b.    Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan auat (4),dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c.    Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
d.    Membuat surat dakwaan;
e.         Melimpahkan perkara ke pengadilan;
f.     Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan  hari dan waktu perkara di sidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
g.    Melakukan penuntutan;
h.    Menutup perkara demi kepentingan hukum
i.     Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang;
j.     Melaksanakan penetapan Hakim.
Kemudian, berdasarkan ketentuan Bab III tentang Tugas dan wewenag bagian Pertama Pasal 30 UU 16/2004, di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a.    Melakukan penuntutan;
b.    Melaksanaakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c.    Melakukan pengawasan terhadap pelaksaan putusan pidana bersyarat, putusan pidan pengawasaan, dan keputusan lepas bersyarat;
d.    Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
e.    Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikordinasikan dengan penyidik.
Berikutnya, berdasarkan Pasal 30 ayat (2) ditentukan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kemudian, berdasarkan Pasal 30 ayat (3) dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
a.    Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b.    Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c.    Pengawasan peredaran barang cetakan;
d.    Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
e.    Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f.     Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3.    Tim Kordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor).
Selain lembaga Kepolisian dan kejaksaan yang melakukan penyelidikan dan atau penyidikan terhadap tindak pidana Korupsi, ada juga Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lazim disingkat dengan terminologi Tim Tastipikor. Tim koordinasi ini hakikatnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 11 Tahun 2005 Tanggal 2 mei 2005. Adapun bedasarkan konsidenrans huruf a dan b Keppres RI Nomor 11 Tahun 2005, untuk lebih mempercepat pemberantasaan tindak pidana korupsi dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasaan Keuangan dan pembangunan yang melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan fungsi wewenangnya masing-masing dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.

4.    Komisi Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
Pada hakikatnya, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan kimisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan di daerah propinsi dapat dibentuk perwakilanya dan bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporanya secara berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
a.    Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berwenang melakukan:
-    mengakoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
-    menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
-    meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
-    melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;dan
-    meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
b.    Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
-    Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi dalam melaksanakan pelayanan publik.
-    Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
-    Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutuan, Kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dab dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
-    Penyerahan tersangka dan seluruh berkas perkara berserta alat bukti dan dokumen lain dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komis Pemberantasan Korupsi.
Adapun alasan-alasan pengambilalihan penyidikan  dan penuntutan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
-    Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
-    Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa lasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
-    Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang seseunguhnya;
-    Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif,yudikatif,atau legislatif;atau
-    Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
c.    Melakukan penyelidikan,penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatakan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitanya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang mendapat perhatian meresahkan masyarkat dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
d.    Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi sehingga komisi pemberantasan korupsi berwenang:
-    Melakukan pendaftaran dan pemeriksaaan terhadap laporan harta kekayaan penyelengaraa negara;
-    Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
-    Menyelengarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan;
-    Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
-    Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;
-    Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasaan tindak pidana korupsi.
e.    Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara sehingga Komisi Pemberantasaan Korupsi berwenang:
-    Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
-    Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian,sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
-    Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasa Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

5.     Lembaga Peradilan (Peradilan Umum dan Pengadilan Ad-Hoc Tindak Pidan Korupsi)
            Lembaga peradilan khusunya peradilan umum merupakan lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan, sedangkan Pengadilan Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi memutus perkara yang di ajukan dari Komis Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Pengadilan Ad-Hoc korupsi sesuai UU NO.30 Tahun 2002. Pada lembag peradilan umum dan pengadilan Ad-Hoc korupsi terdakwa diperiksa, diadili dan di putus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negri dan Pengadilan Ad-Hoc Korupsi. Berdasarkan data terakhir ,di seluruh Indonesia untuk peradilan umum ada 30 Pengadilan Tinggi,kemudian Pengadilan Negri berjumlah 324 dengan perincian Pengadilan Negri klas 1A berjumlah 36, Pengadilan Negri kelas IB berjumlah 60 dan Pengadilan Negeri II berjumlah 228 sedangkan Pengadilan Ad-Hoc korupsi hanya ada 1 (satu) buah di Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI dan TIPIKOR Jakarta Pusat.  Berdasarkan UU  NO.8 Tahun 2004, UU No.4 Tahun 2004 dan KUHAP, tugas pengadilan adalah menerima,memeriksa dan memutus perkara yang diajukan  kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa majelis hakim bertitik tolak kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP, kemudian dengan 2(dua ) alat bukti dan keyakinannya (Pasal 183 KUHAP) Hakim lalu menjatuhkan putusan. Adapun bentuk putusan dapat berupa pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) dan putusan pelepasan dari segala tuntuan hukum/onslag van alle rechtsvervolging (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Kemudian khusu terhadap Pengadilan Ad-Hoc korupsi,berdasarkan ketentuan Pasal 53-62 Undang-UndangNo.30 Tahun 2002 telah ditentukan tentang eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.



6. Pengetatan Pembebasan Bersyarat dalam Tindak Pidana Korupsi
1. Ide Pengetatan
Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang mengeluarkan pengetatan pemberian remisi (pengurangan hukuman) bagi terpidana korupsi dinilai sebagian pihak sebagai kebijakan yang prematur dan melanggar HAM, Karena Banyak narapidana yang batal bebas.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan, moratorium remisi bagi narapidana korupsi yang pernah digulirkannya bukan dimaksud pemberhentian sementara, melainkan lebih sebagai upaya memperketat pemberian remisi. "Moratorium yang dimaksud adalah pengetatan. Kebijakan ini sudah diambil, yang ada kontrol ketat. Kontrol yes, obral no," kata Denny, dalam diskusi mingguan bertema Permisi Numpang Remisi di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 15 Juni 2011 lalu.
Denny mengaku tidak ingin terjebak dalam penggunaan istilah teknis "moratorium". Apa pun namanya, kebijakan itu tetap bertujuan mengontrol pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana perkara korupsi. Sebelumnya, Denny dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengeluarkan wacana moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku koruptor. Namun wacana itu menuai kritik dari sejumlah kalangan.
Di balik sejumlah kecaman itu, Denny mengubah istilah moratorium itu menjadi "pengetatan".



2. Kasus Paskah Suzetta
Sebagaimana diberitakan di media massa, sejumlah terpidana korupsi kasus suap cek pelawat batal bebas bersyarat akibat pemberlakuan kebijakan pengetatan tersebut. Salah satunya adalah politisi Partai Golkar, Paskah Suzetta.
KPK telah menjatuhkan hukuman kepada puluhan mantan anggota DPR dalam kasus suap Mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta dijatuhi hukuman penjara 16 bulan oleh hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Paskah dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam kasus pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia pada 2004. Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50 juta subsider tiga bulan penjara.
Dalam persidangan, Paskah yang juga mantan anggota DPR, menyatakan tidak bersalah. Yang juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam kasus ini adalah Achmad Hafiz Zawawi, Martin Brian Seran, Bobby Suhardiman, dan Anthony Zedra Abidin. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara 16 bulan untuk Baharuddin Aritonang, Asep Ruchimat Sudjana, Teuku Muhammad Nurlif, Hengky Baramuli, dan Reza Kamarullah.
Kasus ini berawal dari pengakuan mantan anggota DPR Agus Tjondro Prayitno yang mengatakan ada aliran dana bagi sejumlah anggota DPR ketika memilih deputi gubernur senior Bank Indonesia. Menurut Agus, sejumlah anggota DPR menerima uang ratusan juta rupiah dalam bentuk cek pelawat. Agus sendiri telah divonis 15 bulan penjara.
Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diterbitkan pada 12 Oktober 2011, Anggota DPR 1999-2004 itu dijadwalkan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang pada 30 Oktober 2011. Namun, tepat pada hari yang ditetapkan itu, Menkumham Amir Syamsuddin mengumumkan kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor.
Karena itu, Paskah akan mengajukan somasi kepada Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkait penangguhan pembebasan bersyarat yang sedianya dilakukan pada 30 Oktober 2011. Paskah Suzetta batal bebas karena adanya kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap koruptor dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Wajar apabila Paskah mengambil langkah hukum. Sebab pembebasan bersyarat sudah diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Menurut Kuasa hukumnya, Paskah tengah memikirkan langkah hukum berikutnya, apalagi selama persidangan, Paskah selalu bersikap sopan dan kooperatif. Selain itu, Paskah juga tidak terbukti menikmati hasil pidana.

3. Pengetatan Bertabrakan Dengan Undang-undang
Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan Tahun 1992 telah dituangkan tentang hak-hak narapidana yang pada huruf i dan k menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Ayat (2) UU ini menerangkan bahwa ketentuan dan syarat untuk mendapatkan haknya dalam Pasal 1 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Kebijakan moratorium yang diubah menjadi pengetatatan remisi itu melanggar Undang-undang No.12/1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No 28/2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, termasuk remisi. karena titik lemah ini, maka muncul daftar antrian penggugat kepada Menkumham dan Wamenkumhan. Diantaranya Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR RI dari Partai Golkar, kemudian ada mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra yang melayangkan somasi kepada Wamenkumham Denny Indrayana dan mengancam akan menggugat secara hukum jika somasinya tidak diindahkan. Pengetatan remisi yang dirumuskan Kementerian Hukum dan HAM saat ini, sangat rapuh untuk dilaksanakan. Kebijakan ini lahir dengan proses yang agak dipaksakan. Karena abnormal, kebijakan ini pada akhirnya hanya mengundang polemik.
Pada saat pemberantasan korupsi membutuhkan kemauan politik yang kuat, konsistensi dan sikap tegas tanpa toleransi, Pemerintah justru dapat dimungkinkan mengobral remisi. Karena eksperimental, bahwa kebijakan ini perlu direview. Bukan karena kita ingin membela terpidana koruptor, melainkan karena alasan keputusan itu ambivallen. Hal ini bias berarti penguasa dilegalkan bertindak semena-mena.
Kebijakan moratorium tersebut melanggar aturan ketentuan dari Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah tentang Remisi, Pembebasan bersyarat, dan Asimilasi, yang mengatur bahwa setiap narapidana mempunyai hak mendapatkan itu.


4. Pengetatan Perlu Didukung
Pro kontra kebijakan moratorium (penangguhan sementara) dengan cara memperketat pemberian remisi (pengurangan hukuman) dan pembebasan bersyarat kepada terpidana korupsi atau teroris masih berlangsung. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD termasuk kalangan yang pro terhadap kebijakan tersebut.
Ia menilai jika Kemenkumham mengeluarkan moratorium remisi bagi terpidana tertentu merupakan hal yang prematur sebelum ada perangkat hukumnya. “Jangan diomongin dulu, terus dibuat peraturannya, ini terkesan diskriminatif. Tetapi, Seperti kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi bagi terpidana kasus-kasus tertentu dengan syarat-syarat khusus boleh saja dilakukan lewat aturan yang lebih teknis (peraturan menteri) dan ini tak langgar undang-undang,” katanya.
Selain itu, regulasi itu juga harus diimbangi dengan pengetatan pengawasan terhadap tim penilai pemasyarakatan di setiap lembaga pemasyarakatan. Sebab, mereka yang menilai dan mengusulkan setiap terpidana tertentu untuk memperoleh remisi atau pembebasan bersyarat kepada menteri. Kalau tim penilainya 'tidak sehat', pemberian remisi atau pembebasan bersyarat bisa saja diperjualbelikan, sehingga harus ada evaluasi dan pengawasan ketat juga terhadap setiap personil tim penilai ini.
Dukungan dengan syarat hadir dari ICW. Meski mendukung adanya pengetatan pemberian remisi dan bebas bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi, namun Indonesia Corruption Watch (ICW) tetap khawatir bahwa kebijakan itu rawan penyimpangan. Hal ini jika kebijakan tersebut disusun tanpa aturan jelas yang tertulis.
Teroboson kebijakan Wakil Menkumham Denny Indrayana patut diapresiasi. Kita patut setuju apabila dalam arti pengetatan Pembebasan Bersyarat an remisi demi rasa keadilan masyarakat, walaupun persoalan aturannya memang bisa diperdebatkan.
Hukum itu harus dimaknai sebagai aturan yang juga dapat memberi rasa keadilan masyarakat. Ini berarti rasa keadilan itu tidak sepenuhnya diukur dengan sebuah Peraturan. Peraturan yang dimaksud yaitu PP No 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Secara spesifik, Pasal 43 ayat (5) PP No. 28 menyebutkan salah satu syarat pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, teroris harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. “Rasa keadilan itu memungkinkan menjadi syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat itu, jadi kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat tidak melanggar hukum, hukum apa yang dilanggar?” (Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi).
Memang remisi, asimilasi, dan pembebasan merupakan hak setiap narapidana yang diatur dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun, hak itu telah didelegasikan lewat Pasal 43 ayat (4) point 3, ayat (5), serta ayat (6) PP No. 28 itu yang juga mensyaratkan rasa keadilan sebagai syarat pemberian remisi, harus mendapatkan pertimbangan dari Dirjen Pemasyarakatan dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri, sekalipun syarat rasa keadilan ini bisa menimbulkan kesewenang-wenangan yang bisa diperdebatkan secara hukum karena abstrak dan sulit diukur.
Maka, berangkat dari situ kebijakan moratorium dengan mengetatkan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi bisa dilakukan, dan wajar untuk untuk menerapkan kebijakan itu diperlukan masa transisi. Karena itu, agar tidak menimbulkan perdebatan di kemudian hari UU Pemasyarakatan perlu direvisi dengan menyatakan pemberian hak remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi terpidana korupsi atau teroris.
PP menyatakan kalau salah satu syarat pemberian remisi harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Memang bila melihat pengaplikasian kebijakan Pengetatan yang mendadak, perlu legislative review, tetapi rasa keadilan masyarakat tidak bisa menunggu selesainya legislative review yang memakan waktu lama, sehingga ada kebijakan transisional dengan memperketat pemberian remisi bagi koruptor. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hasril Hertanto mengatakan kebijakan moratorium dengan mengetatkan pemberian hak remisi atau pembebasan bersyarat merupakan legal policy pemerintah. “Pemerintah sah-sah saja membuat aturan apapun, apakah itu pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi atau menghapus remisi sekalipun nggak masalah karena di Australia juga remisi dihapus untuk semua tindak pidana.”
Kita berharap nantinya, Wamenkumham Denny Indrayana tak akan tebang pilih dalam memberlakukan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap terpidana korupsi. Latar belakang politik terpidana korupsi juga tidak akan mempengaruhi sikap Kemenkumham dalam memperketat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat itu.
Pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada terpidana korupsi itu tidak melanggar hak asasi manusia dan Undang-Undang. Sudah sewajarnya jika terpidana korupsi mendapatkan perlakuan berbeda dalam memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat. Hal ini mengingat, kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan luar biasa pula.
Jika pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor tidak diperketat, maka hal itu berpotensi memunculkan jual-beli remisi atau pembebasan bersyarat. Jika “diobral”, yang terjadi adalah jual-beli. Ini dapat menjadi komoditas baik bagi terpidana koruptor maupun penyelenggara pemerintahan. Usulan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang kelewat loggar berpotensi besar mengarah pada komersialisasi. Sehingga, pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi para koruptor perlu dilakukan dengan hati-hati.
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis, kurang dari dua tahun pasca lahirnya UU Pengadilan Tipikor, sudah 40 terdakwa kasus korupsi yang dibebaskan Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor yang tadinya ditakuti, sekarang mengarah menjadi surga bagi para koruptor lantaran mudahnya mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Penuntasan kasus-kasus korupsi adalah bentuk dari dukungan masyarakat. Terpidana korupsi sudah sepatutnya diperlakukan berbeda, termasuk dalam memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat. Sanksi hukumnya tidak dapat disamakan dengan mereka yang mencuri ayam.
Kita berharap, meskipun pengetatan remisi mendapatkan penolakan dari sebagian kalangan, hal itu tidak lantas membuat pemerintah patah semangat. Pemerintah tetap harus memiliki spirit, semangat tinggi, dan tekad untuk menerapkan pengetatan remisi, yang nantinya dapat membuat para koruptor jera.
Dalam sebuah diskusi bertajuk Gerakan Mahasiswa Antikorupsi Satu Hati Satu Tujuan Berantas Korupsi yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menanyakan mengapa yang dipermasalahkan oleh anggota DPR hanya pengetatan pemberian remisi bagi koruptor saja. Ia mengatakan kebijakan pengetatan pemberian remisi ini berlaku bagi terpidana kasus terorisme dan narkoba, tidak hanya pada korupsi. "Kalau yang diributkan hanya pengetatan pemberian remisi pada koruptor saja itu berarti kita mengistimewakan koruptor," ujarnya.
Untuk pelaksanaan kebijakan pengetatan tersebut, cukup diatur dalam aturan internal yaitu Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Ditjen Pemasyarakatan, Sihabuddin atas nama Menkum dan HAM. SK tersebut ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2011 lalu. Namun, pemberlakuan kebijakan itu tidak diterapkan sejak SK itu ditetapkan, melainkan sejak dinyatakan bahwa kebijakan tersebut mulai dilaksanakan. Pengetatan remisinya berlaku sejak Dirjen Pemasyarakatan dilantik, sedangkan pembebasan bersyaratnya diberlakukan sejak tanggal 30 Oktober lalu. Sehingga selama belum dilaksanakan selalu dapat ditinjau kembali.
Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan tentang pentingnya penerapan hukuman berat bagi koruptor. Pihaknya berharap agar orang-orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tidak diberikan hukuman-hukuman yang ringan. Apalagi dengan diberi potongan-potongan hukuman yang gampang diperoleh.
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu juga mendukung penguatan pemberian hukuman mati kepada koruptor dalam revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tak hanya itu, Busyro juga menolak wacana tentang pembatasan korupsi Rp 25 juta. Beliau beranggapan apabila kasus-kasus korupsi yang kecil dihapuskan, maka akan berpotensi menimbulkan potensi tindak pidana korupsi yang massif.  Kita harapkan agar masyarakat tidak terprovokasi terkait semua perdebatan moratorium. Mereka yang menghalang-halangi atau menolak, berarti ikut andil mengantarkan negara ini kelak ke ujung jurang kesengsaraan. Penolakan pengetatan remisi kepada narapidana koruptor hanya akan membawa dampak bagi kehidupan rakyat Indonesia. Jika hal tersebut tetap dipertahankan justru akan memperburuk citra penegakan hukum itu sendiri. Akan semakin terpuruklah penegakan hukum di Indonesia di tengah kompetisi dunia yang makin ketat dan sulit untuk mewujudkan negara yang lebih adil, makmur dan sejahtera.



Jaminan Fidusia


2.1 Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia
1.    Latar Belakang Terjadinya jaminan Fidusia.
Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat (Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1977: 15-116).
Berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya, Fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan.  Namun lama kelamaan dalam prakteknya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak. 

2.    Pengertian Fidusia
Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut Fiduciary Transfer of Ownership.
Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat berbagai pengaturan mengenai fidusia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang.
Menurut Undang-undang nomor 42 Tahun 1999, pengertian  Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda  yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Pengertian FIDUSIA pasal 1 ayat 1 fidusia adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”
Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah: “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan uant debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur- eigenaar” (A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987).

3.    Pengertian jaminan Fidusia.
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud dan  benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud  dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan  Pemberi Fidusia (debitor), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan  kepada Penerima Fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.
Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor  yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.  Tetapi untuk  menjamin kepastian hukum bagi  kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia

2.2 Perbedaan Antara Gadai dan Fidusia
1 Ditinjau Dari Segi Pengertian
Gadai adalah suatu hak yang diperolehkreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang),atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya,dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

2. dari segi sumber hukumnya
Gadai: Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Jaminan Fidusia: (1). Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; (2). Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

3. Dari Segi Unsur-unsurnya
Gadai:
1. gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
2. jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi Gadai (Debitor), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (lavering);
3. gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (droit de preference);
4. gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.
Fidusia:
1. fidusia diberikan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek;
2. fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan yaitu debitur tidak menyerahkan benda jaminan
secara fisik kepada kreditur tetapi tetap berada di bawah kekuasaan debitur (constitutum possessorium), namun pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain (debitur menyerahkan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada kreditur);
3. fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan;
4. fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri.
Dan masih banyak lagi perbedaan antara gadai dan jaminan fidusia yang ditinjau dari berbagai aspek.


2.3 Sifat-sifat dari Jaminan Fidusia
Adapun yang menjadi sifat dari jaminan fidusia antara lain:
1. Jaminan Fidusia memiliki sifat accessoir.
2. Jaminan Fidusia memberikan Hak Preferent (hak untuk didahulukan).
3. Jaminan Fidusia memiliki sifat droit de suite.
4. Jaminan Fidusia untuk menjamin utang yang sudah ada atau yang akan ada.
5. Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial.
6. Jaminan Fidusia mempunya sifat spesialitas dan publisitas.
7. Objek jaminan fidusia berupa benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dibebankan dengan Hak Tanggungan, serta benda yang diperoleh dikemudian hari.

2.4 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Terkait dengan ketentuan di atas, maka berikut penjelasan mengenai proses pembebanan fidusia serta hal-hal yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia, dan berikut penjelasannya:
1)    Proses atau tahapan pembebanan fidusia adalah sebagai berikut:
a.    Proses pertama, dengan membuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit;
b.    Proses kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hari, tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia;
c.    Proses ketiga, adalah pendaftaran AJF di kantor pendaftaran fidusia, yang kemudian akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia;
2)    Adapun Jaminan fidusia hapus disebabkan hal-hal sebagai berikut:
a.    Karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
b.    Karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
c.    Karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Terkait penjelasan tersebut di atas dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia disebutkan pula, bahwa undang-undang ini menganut larangan milik beding, yang berarti setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, adalah batal demi hukum.

2.5  Akibat Hukum dari Jaminan Fidusia.
Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan  dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor.
Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  dan dapat digugat ganti kerugian. Dalam konsepsi hukum pidana,  eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. 
Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi  melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. 
Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat  terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor. Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.

2.6     Proses Eksekusi dari Jaminan Fidusia
Bahwa asas perjanjian “pacta sun servanda” yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh  pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia  di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan.
Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.   Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia.  Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak.

2.7 Produk Perkreditan
Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman)
Kredit Cepat Aman adalah kredit berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/permata, kendaraan bermotor, elektronik, kain dan alat rumah tangga lainnya. Kredit yang diberikan mulai dari Rp. 20.000.- s.d. Rp. 200.000.000.- dengan pengenaan jasa pinjaman yang dihitung per-15 hari dan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan. Jangka waktu kredit dapat diperpanjang dengan cara mengangsur atau mengulang gadai dan dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan bunga proporsional selama masa pinjaman.
Pegadaian Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)
Kredit Angsuran Fidusia merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan skim penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran per-bulan dalam jangka waktu kredit 12 s.d. 36 bulan. Perolehan kredit dengan cara menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai agunan dengan bunga pinjaman 1% per-bulan, flat. Kredit Kreasi merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.
Pegadaian Kresna (Kredit Serba Guna)
Kredit Serba Guna merupakan pemberian pinjaman kepada karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran dalam jangka waktu kelipatan 3 bulanan, minimum 12 bulan dan maksimum 36 bulan. Besar kredit yang diberikan berdasarkan jumlah angsuran maksimum 1/3 dari penghasilan bersih. Kresna merupakan modifikasi dari produk lama yang serupa yaitu Kredit Golongan E (Kredit Pegawai).
Pegadaian Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)
Kredit Angsuran Sistem Gadai merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai. Pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran per-bulan dengan jangka waktu kredit 12 s.d. 36 bulan, dan pemberian diskon untuk sewa modal dapat diberikan apabila nasabah melakukan pelunasan kredit sekaligus. Bunga ditetapkan sebesar 1 % perbulan, flat.
Pegadaian Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)
Kredit Usaha Rumah Tangga merupakan pinjaman yang diberikan untuk para wanita pengusaha yang tergabung dalam kelompok usaha. Jumlah kredit berkisar antara Rp. 100.000.- s.d. Rp. 1.000.000.- dengan jangka waktu kredit 12 bulan. Bunga dikenakan 1% perbulan, flat.
Pegadaian Rahn (Gadai Syariah)
Gadai Syariah adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Besar kredit yang diberikan mulai dari Rp. 20.000.- s.d. Rp. 200.000.000.- (sama dengan KCA), namun berbeda dalam penetapan sewa modal/jasa pinjaman. Gadai syariah menerapkan biaya administrasi dibayar dimuka, yaitu saat akad baru/akad perpanjangan serendah-rendahnya Rp. 1.000.- dan setinggi-tingginya Rp. 60.000.- untuk jumlah pinjaman Rp. 200.000.000.- Sementara tarif ijaroh ditetapkan per-10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan Rp. 10.000.- dari taksiran barang jaminan yang dititipkan/agunkan.


Pegadaian Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro)
ARRUM merupakan kredit angsuran fidusia bagi usaha mikro-kecil yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.
Pegadaian KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah)
Kredit Tunda Jual Gabah merupakan pinjaman yang diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen agar terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan harga para tengkulak.
Pegadaian Kremada (Kredit Perumahan Swadaya)
Kredit Perumahan Swadaya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau memperbaiki rumah. Untuk bangunan baru diberikan pinjaman maksimum Rp. 10.000.000.- sedangkan untuk perbaikan rumah diberikan pinjaman maksimum Rp. 5.000.000.- Atas kredit ini nasabah dikenakan biaya administrasi 9% dibayar dimuka dan sewa modal 0 (nol) %. Pendanaan atas produk ini atas kerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dengan dukungan plafon modal kerja sebesar Rp. 5 miliar.
Pegadaian Investa (Gadai Efek)
Gadai efek merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan efek (saham).
2. Produk Lain Pegadaian

Pegadaian Jasa Titipan
Jasa titipan adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya menunaikan ibadah haji, pergi keluar kota atau mahasiswa yang sedang berlibur.
Pegadaian Jasa Taksiran
Jasa taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata, dan lain-lain.
Pegadaian Kucica (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat Dan Aman)
Pegadaian Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)
Properti (BOT/KSO)
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan asset yang yang kurang produktif, perusahaan membangun gedung untuk disewakan, baik dengan cara pembiayaan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga dengan sistem bangun, kelola, dan alih (build operate and transfer-BOT) dan Kerjasama Operasi (KSO)
Persewaan Gedung
Pegadaian Amanah (Penyaluran Pembiayaan Kendaraan Bermotor)
3.     Program Kemitraan Bina Lingkungan dan Corporate Social Responsibilty  (PKBL dan CSR)
4.     Jasa Lelang oleh PT Balai Lelang Artha Gasia sebagai anak perusahaan PERUM Pegadaian
Perum Pegadaian memiliki anak perusahaan PT. Balai Lelang Artha Gasia (PT. BLAG) dengan komposisi kepemilikan saham 99,99% Perum Pegadaian dan 0,01% Drs. Deddy Kusdedi, MM. PT. BLAG bergerak dibidang jasa lelang dengan maksud menyelenggarakan penjualan dimuka umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.