Rabu, 13 Juli 2016

Implementasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia




BAB I
PENDAHULUAN


1.1.Latar Belakang

Letak geografis Indonesia yang berupa kepulauan sangat berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya berbagai suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi tetap dibawah pengawasan  dari pemerintah pusat.

Di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat di daerah, namun itu juga tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Hal tersebut sangat diperlukan karena mulai terdapat munculnya ancaman-ancaman terhadap keutuhan NKRI, hal tersebut ditandai dengan banyaknya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya alam daerah di Indoinesia yang tidak merata juga merupakan salah satu penyebab diperlukannya suatu sistem pemerintahan yang memudahkan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan sumber pendapatan daerah sekaligus menjadi pendapatan nasional.
Oleh sebab itu, Pemerintah daerah di Lahirkan di Indonesia. Agar Masyarakat Indonesia yang berada jauh dari Ibu kota bisa juga merasakan Kesejahteraan hidup dalam suatu pemerintahan.


 


1.2.Rumusan Masalah
1.    Bagaimanakah Implementasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia ?
2.    Apakah Faktor-Faktor di  Bentuknya Pemerintahan Daerah ?





















BAB II
PEMBAHASAN

2.1.Pengertian Pemerintah Daerah
Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diamandemen dengan Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan  urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.







 


2.2. Fungsi dan Tujuan Pemerintah Daerah
2.2.1 Fungsi Pemerintah daerah
Berbagai argument dan penjelasan mengenai fungsi Pemerintah Daerah
yaitu :
1.    Untuk terciptanya efisiensi-efektivas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dll. Selain itu juga mempunyai fungsi distributif akan hal yang telah diungkapkan, fungsi regulatif baik yang menyangkut penyediaan barang dan jasa, dan fungsi ekstraktif yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka sarana membiayai aktifitas penyelenggaraan negara.
2.    Sebagai sarana pendidikan politik. Banyak kalangan ilmuan politik berargumentasi bahwa pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Alexis de’ Tocqueville mencatat bahwa “town meetings are to leberty what primary schools are to science; the bring it within the people reach, they teach men how to use and how to enjoy it. John Stuart Mill dalam tulisannya “Represcentative Goverment” menyatakan bahwa pemerintahan daerah akan menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi politik, baik dalam rangka memilih atau kemungkinan untuk dipilih dalam suatu jabatan politik.
3.    Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Banyak  kalangan ilmuan politik sepakat bahwa pemerintah daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti karir lanjutan, terutama karir di bidang politik dan pemerintahan ditingkat nasional.
4.    Stabilitas politik, Sharpe berargumentasi bahwa stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. Hal ini dilihat dari terjadinya pergolakan daerah pada tahun 1957 – 1958 dengan puncaknya adalah kehadiran dari PRRI dan PERMESTA, karena daerah melihat kenyataan kekuasaan pemerintah Jakarta yang sangat dominan.
5.    Kesetaraan politik (political equality). Dengan dibentuknya pemerintahan daerah maka kesetaraan politik diantara berbatgai komponen masyarakat akan terwujud.
6.    Akuntabilitas publik. Demokrasi memberikan ruang dan peluang kepada masyarakt, termasuk didaerah, untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan penyelenggaraan negara.

2.2.2 Tujuan Pemerintah Daerah
Tujuan dari Pemerintah Daerah adalah:
• mencegah pemusatan keuangan
• sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
• Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga dapat lebih realistis.





2.3 Pentingnya Pemerintah Daerah
Alasan pentinya di bentuk Pemerintah Daerah Ialah:
1.    Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta. Sementara itu pembangunan di beberapa wilayah lain di lalaikan.
2.    Pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata
3.    Kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa. Pembangunan fisik di satu daerah berkembang pesat sekali, sedangkan pembangunan di banyak daerah masih lamban dan bahkan terbengkalai. Sementara lain ada alesan lain yang didasarkan pada kondisi ideal, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah (desentralisasi) sebagaimana dinyatakan oleh The Liang Gie sebagai berikut :[1]
1.    Dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi   dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2.    Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasiü dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3.    Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasanü mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan pada daerah.
4.    Dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan supayaü adanya perhatian sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan sesuatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5.    Dari sudut kepentinganü pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung dapat membantu pembangunan tersebut.

2.4 Implementasi Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah saat ini telah menjadi dasar penyelenggara pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktuk sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejak diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Dan implementasi dari Pemerintah Daerah ialah adanya Otonomi Daerah. Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan yang didapat daerah dari pelaksanaan Otonomi Daerah, banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut.
Beberapa contoh keberhasilan dari berbagai daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:
1.  Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, masyarakat lokal dan LSM yang mendukung telah berkerja sama dengan dewan setempat untuk merancang suatu aturan tentang pengelolaan sumber daya kehutanan yang bersifat kemasyarakatan (community-based). Aturan itu ditetapkan pada bulan Oktober yang memungkinkan bupati mengeluarkan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan milik negara dengan cara yang berkelanjutan.
2.  Di Gorontalo, Sulawesi, masyarakat nelayan di sana dengan bantuan LSM-LSM setempat serta para pejabat yang simpatik di wilayah provinsi baru tersebut berhasil mendapatkan kembali kontrol mereka terhadap wilayah perikanan tradisional/adat mereka.

Kedua contoh di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah dapat membawa dampak positif bagi kemajuan suatu daerah. Kedua contoh diatas dapat terjadi berkat adanya Otonomi Daerah di daerah terebut.

Selain membawa dampak positif bagi suatu daerah otonom, ternyata pelaksanaan Otonomi Daerah juga dapat membawa dampak negatif. Pada tahap awal pelaksanaan Otonomi Daerah, telah banyak mengundang suara pro dan kontra. Suara pro umumnya datang dari daerah yang kaya akan sumber daya, daerah-daerah tersebut tidak sabar ingin agar Otonomi Daerah tersebut segera diberlakukan. Sebaliknya, bagi daerah-daerah yang tidak kaya akan sumber daya, mereka pesimis menghadapi era otonomi daerah tersebut. Masalahnya, otonomi daerah menuntut kesiapan daerah di segala bidang termasuk peraturan perundang-undangan dan sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, bagi daerah-daerah yang tidak kaya akan sumber daya pada umumnya belum siap ketika Otonomi Daerah pertama kali diberlakukan.

Selain karena kurangnya kesiapan daerah-daerah yang tidak kaya akan sumber daya dengan berlakunya otonomi daerah, dampak negatif dari otonomi daerah juga dapat timbul karena adanya berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut.
Berbagai penyelewengan dalam pelaksanan otonomi daerah:
1.    Adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk mengeksploitasi rakyat melalui pengumpulan pendapatan daerah.
2.    Keterbatasan sumberdaya dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan dana (pembangunan dan rutin operasional pemerintahan) yang besar. Hal tersebut memaksa Pemerintah Daerah menempuh pilihan yang membebani rakyat, misalnya memperluas dan atau meningkatkan objek pajak dan retribusi. Padahal banyaknya pungutan hanya akan menambah biaya ekonomi yang akan merugikan perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah yang terlalu intensif memungut pajak dan retribusi dari rakyatnya hanya akam menambah beratnya beban yang harus ditanggung warga masyarakat.
3.    Penggunaan dana anggaran yang tidak terkontrol. Hal ini dapat dilihat dari pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah. Pemberian fasilitas yang berlebihan ini merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
4. Rusaknya Sumber Daya Alam. Rusaknya sumber daya alam ini disebabkan karena adanya keinginan dari Pemerintah Daerah untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD), di mana Pemerintah Daerah menguras sumber daya alam potensial yang ada, tanpa mempertimbangkan dampak negatif/kerusakan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Selain itu, adanya kegiatan dari beberapa orang Bupati yang menetapkan peningkatan ekstraksi besar-besaran sumber daya alam di daerah mereka, di mana ekstraksi ini merupakan suatu proses yang semakin mempercepat perusakan dan punahnya hutan serta sengketa terhadap tanah. Akibatnya terjadi percepatan kerusakan hutan dan lingkungan yang berdampak pada percepatan sumber daya air hampir di seluruh wilayah tanah air. Eksploitasi hutan dan lahan yang tak terkendali juga telah menyebabkan hancurnya habitat dan ekosistem satwa liar yang berdampak terhadap punahnya sebagian varietas vegetasi dan satwa langka serta mikro organisme yang sangat bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam.
5. Bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Praktik korupsi di daerah tersebut terjadi pada proses pengadaan barang-barang dan jasa daerah (procurement). Seringkali terjadi harga sebuah barang dianggarkan jauh lebih besar dari harga barang tersebut sebenarnya di pasar.
6.  Pemerintahan kabupaten juga tergoda untuk menjadikan sumbangan yang diperoleh dari hutan milik negara dan perusahaan perkebunaan bagi budget mereka.
Berdasarkan uraian diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia masih belum optimal. Walaupun di daerah Wonosobo dan Gorontalo terdapat contoh nyata keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah, tetapi kedua daerah tersebut hanya merupakan contoh keberhasilan kecil dari pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.
Secara keseluruhan, pelaksanaan Otonomi Daerah di tempat-tempat lain di seluruh pelosok Indonesia masih belum dapat berjalan dengan optimal.
Belum optimalnya pelaksanaan Otonomi Daerah antara lain disebabkan karena adanya berbagai macam penyelewengan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di daera-daerah otonom.
Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah, tetapi hal yang paling penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah itu adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana dari Otonomi Daerah tersebut. Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan subjek dimana faktor-faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah ini bergantung. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia karena inilah kunci penentu dari berhasil tidaknya pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

BAB III
PENUTUP

3.1.Kesimpulan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbagai argument dan penjelasan mengenai fungsi Pemerintah Daerah
yaitu :
Untuk terciptanya efisiensi-efektivas penyelenggaraan pemerintahan.
1.  Sebagai sarana pendidikan politik.
2.    Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan.
3.    Stabilitas politik, Sharpe berargumentasi bahwa stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal
4.    Kesetaraan politik (political equality).
5.    Akuntabilitas publik.







 


DAFTAR PUSTAKA

-          Google:http//www.otonomidaerah.com. “latar belakang munculnya otonomi daerah.
-          Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
-          Widarta.2001. Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah. Jakarta : Larela Pustaka Utama


[1] . Jose Riwu Kaho, 2001,h.8

Senin, 24 November 2014

Politik Hukum dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB II
PEMBAHASAN

2.1.    Kontekstual Peraturan Perundang – Undangan Kepolisian

Setiap undang – undang memiliki hubungan signifikan dengan kondisi tertentu dari kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, ada kontekstual setiap undang – undang dengan kondisi ketatanegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan selama undang – undang tersebut diproses. Demikian juga dengan peraturan perundang – undangan kepolisian.
Fungsi kepolisian sebagai bagian integral dari fungsi pemerintahan, dengan sendirinya mengikuti variasi yang berkembang dalam kondisi ketatanegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, khususnya dalam pengaruhnya terhadap produk – produk hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi kepolisian.
Dalam pasal II Aturan Peralihan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( naskah sebelum perubahan) dinyatakan bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang – Undang Dasar ini.
Menindaklanjuti ketentuan aturan peralihan tersebut, ada peraturan perundang – undangan mengenai kepolisian yang belum ada penggantinya dan dianggap berlaku adalah ketentuan – ketentuan yang termuat dalam staatsblad tahun 1858 Nomor 17, staatsblad tahun 1918 Nomor 125, staatsblad tahun 1918 Nomor 126, Ordonansi yang termuat dalam staatsblad tahun 1934 Nomor 210 yang merupakan penyempurnaan dari staatsblad tahun 1918 Nomor 125 tentang wewenang kepolisian. Selain itu juga terdapat berbagai politie – keur yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang mengatur masalah – masalah ketertiban di daerah. Keadaan tersebut berlangsung sampai terdapat ketentuan mengenai kepolisian dalam Undang – Undang Sementara Republik Indonesia Tahun 1950. Pasal 130 menyatakan bahwa untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan undang – undang.
Namun, penyelenggaraan fungus kepolisian tidak pernah diatur dalam undang – undang sampai dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejak diundangkannya undang – undang tersebut bersamaan dengan integrasi Polri ke dalam ABRI, maka pengaturan penyelenggaraan fungsi kepolisian dilaksanakan melalui peraturan perundang – undangan yang terintegrasi dalam ABRI, kecuali menyangkut proses pidana diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ).
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1961 mampu bertahan selama 36 (tiga puluh enam) tahun sampai dengan diundangkannya Undang – Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997. Keadaan tersebut erat kontekstualnya dengan kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpin yang beralih pada Orde Baru dengan kekuasaan pemerintahan yang sentralistik berada pada Presiden dalam nuansa politik mayoritas tunggal dan peran ABRI yang dominan. Penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam periode itu, dengan sendirinya memiliki nuansa dan karakteristik tersendiri sesuai jamannya.
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 telah memuat pokok – pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI.
Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang didasarkan pada paradigma baru dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2. Status Kepolisian

Dalam masa Orde Baru, status kepolisian masih didominasi oleh keterikatan yang kuat sebagai bagian integral ABRI. Polri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ABRI. Dalam menunaikan tugas pokoknya, Polri bukanlah kekuatan yang berdiri sendiri. Semangat, doktrin, organisasi dan program – program Polri adalah bagian dari ABRI yang dibangun sebagai salah satu bagian dari keseluruhan sistem nasional untuk mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional.
Dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997, menegaskan bahwa walaupun merupakan unsur ABRI, Polri bukan militer. Namun, pada hakekatnya tidak membawa pengaruh terhadap status Kepolisian, karena masih terikat pada ketentuan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Setelah pergantian pimpinan nasional pada tahun 1998, mulai terlihat adalanya political will kearah perubahan status kepolisian, sejalan dengan tuntutan reformasi yang menuntut penghapusan dwi fungsi ABRI serta terpisahnya POLRI dan ABRI.
Proses perubahan status kepolisian terus bergulir dan berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1999, maka dilakukan pemisahan POLRI dari ABRI pada tanggal 1 April 1999. Dengan demikian status kepolisian dalam proses menuju Polri yang mandiri dan profesional. Pasca Pemilu 1999, gaung pemisahan POLRI dan TNI menuju kemandirian status, semakin santer sejalan dengan tuntutan ditegakkannya supremasi hukum dan profesionalisme kepolisian.
Political will pemantapan status kepolisian dalam rangka penyelenggaraan negara ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. IV / MPR / 1999 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 yang dalam arah kebijaksanaan bidang Pertahanan dan Keamanan butir 5 disebutkan bahwa menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan keprofesionalannya, sebagai alat negara penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat selaras dengan perluasan otonomi daerah. Kemudian dipertegas dengan keluarnya Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden.
Pasca Sidang Istimewa MPR – RI tahun 2001, status dan kedudukan Kepolisian Negara RI masih tetap didasarkan kepada Undang – Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR – RI No. VI / MPR / 2000, Ketetapan MPR – RI No. VII / MPR / 2000, dan dipertegas dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :
1. Sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara.
2. Sebagai pengemban fungsi kepolisian.
3. Sebagai alat negara.
4. Kepolisian Nasional.
5. Polri dibawah Presiden.
6. Selaku penyidik dalam rangka criminal justice system (sesuai KUHP).
7. National Central Bureau Interpol Indonesia.
8. Dan status serta kedudukan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2.3. Kebijakan Penegakan Hukum
Pada masa Orde Baru, kebijakan penegakan hukum masih mengacu pada sumber hukum dan tata urutan perundang – undangan yang berlaku sesuai Ketetapan MPRS No. XX / 1966 yaitu :
1. Undang – Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan MPR
3. UU / Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Pelaksanaan Lain seperti – Peraturan Menteri – Instruksi Menteri, dll.
Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 yang menggantikan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1961, maka telah memuat cukup lengkap pengaturan tentang pemolisian dalam ancang – ancang kemandirian dan profesionalisme serta lingkup tugas memelihara keamanan dalam negeri dalam proyeksi pembedaan kepolisian dari militer, serta penegakan hukum telah mulai menggunakan paradigma baru hak asasi manusia. Namun, nuansa politis belum kondusif dan masih terkait dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1982 dan doktrin pertahanan keamanan negara serta masih berlakunya Undang – Undang Nomor 11/PNPS/ 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.
Aktualisasi penegakan hukum, khususnya dalam rangka criminal justice system masih diwarnai perbedaan persepsi tentang wewenang Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, seperti diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997. Rumusan tersebut sedikit mengundang tanggapan dari para pengemban fungsi kepolisian khusus. Selain itu, nuansa politik ketatanegaraan dan pemerintahan pasca Pemilu 1997 bersifat otoriter birokratis, penonjolan kekuasaan dan cenderung mengutamakan penindakan represif dalam rangka menciptakan stabilitas. Keadaan ini secara diam – diam telah membentuk budaya penegakan hukum yang khas seperti yang dapat dilihat dalam sikap perilaku aparat penegak hukum ( polisi, jaksa, hakim, dan pengacara ).
Pasca Pemilu 1999, arah kebijakan penegakan hukum, antara lain menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. Substansi – subtansi tersebut dengan sendirinya menjadi paradigma dan acuan bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Namun demikian, aktualisasi dari berbagai kebijakan penegakan hukum tersebut belum dapat terlihat langsung di lapangan, karena berbagai undang – undang dan peraturan pelaksanaannya masih terkait dengan kebijakan lama yang memerlukan perubahan dan penyesuaian, terutama Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1982.
Pasca sidang istimewa MPR – RI Tahun 2001, kebijakan penegakan hukum telah secara tegas menuntut kemandirian aparat penegak hukum yang didukung dengan profesionalisme, sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan politik dan bentuk kekuasaan lainnya. Lahirnya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, pengganti Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997, yang menggunakan paradigma baru dalam pemolisian, maka penegakan hukum oleh Polri lebih bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik dan atau bentuk kekuatan lainnya.
2.4. Bentuk – Bentuk Pemolisian
Pasca Pemilu Tahun 1997, bentuk – bentuk pemolisian awalnya masih menunjukkan ciri – ciri pemolisian pada Orde Baru, karena kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan serta kebijakan penegakan hukum dan peraturan perundang – undangannya belum banyak berubah, baik substansi maupun wataknya. Bentuk – bentuk pemolisian merupakan refleksi dari sikap dan perilaku kepolisian dalam setiap tataran penyelenggaraan tugas kepolisian.
Dalam tataran represif yustisial, pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian diintervensi oleh kekuatan struktural ke – ABRI – an sehingga tidak menghasilkan obyektifitas pelaksanaan tugas dan masih terdapat interpretasi dari motif kejahatan / kriminal biasa ke arah motif politis. Dalam tataran represif non – yustisial, bentuk penindakan sering tampil dengan komando dan pengendalian dari militer aparat teritorial berdasarkan pada doktrin pertahanan keamanan negara. Dengan demikian, metoda – metoda pemolisian dalam tataran represif non yustisial dengan sendirinya terbiasa dengan metoda militeristik. Dalam tataran fungsi kepolisian preventif, berupa pengaturan, pengawalan, penjagaan, dan patroli dilakukan Polri sebagai bagian dari tugas Gabungan ABRI ( Garnisun ), sehingga tidak tampil secara mandiri. Sedangkan dalam tataran fungsi kepolisian pre – emtif, peran Babinkamtibmas yang ditugaskan ke desa- desa selalu dalam keterpaduan dengan aparat teritorial ( Binter ) dan militer.
Pasca Pemilu tahun 1999, political will dan paradigma supremasi hukum mulai dikembangkan melalui berbagai produk perundang – undangan. Pada tataran represif yustisial, paradigma supremasi hukum dan hak asasi manusia semakin mencuat ke permukaan, sehingga proses represif yustisial lebih terlihat lagi. Sementara intervensi dari luar terhadap fungsi penyidikan kepolisian tidak lagi terlihat, sehingga dapat dikatakan telah ada kemandirian. Dalam tataran represif non – yustisial, kepolisian belum memiliki pola operasional yang baku sesuai dengan status dan kedudukannya yang telah mandiri terlepas dari TNI. Selain itu, masih ada usaha – usaha menggunakan satuan Polri dan TNI untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam tataran fungsi kepolisian preventif, pelaksanaan tugas kesamptaan dan pembinaan masyarakat dilakukan oleh Polri sendiri, tanpa ada intervensi dari TNI. Sedangkan dalam tataran fungsi kepolisian pre – emtif, kepolisian mengintensifkan koordinasi lintas sektoral dan pengemban fungsi kepolisian lainnya.
Pasca Sidang Istimewa Tahun 2001, political will yang mendorong kemandirian Polri melalui lahirnya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Dalam tataran represif yustisial, Polri masih mengalami hambatan dari pihak – pihak yang mempunyai kepentingan. Penegakan hukum semakin giat dilaksanakan dan dijadikan ukuran kinerja kepolisian, namun demikian intervensi politik dalam penegakan hukum tetap berlangsung. Dalam tataran represif non – yustisial, berbagai bentuk pemolisian didukung dengan kewajiban umum kepolisian yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam tataran fungsi kepolisian preventif, diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Selain itu diatur juga dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sedangkan dalam tataran fungsi kepolisian pre – emtif, metoda community policing mulai diterapkan untuk memberdayakan masyarakat dalam menjaga lingkungannya dan membantu tugas – tugas kepolisian. Namun, masih terdapat pemahaman yang keliru tentang pengamanan swakarsa yang dipersepsikan masyarakat, dengan munculnya berbagai satuan tugas, komando dan laskar – laskar yang melakukan berbagai tindakan kepolisian secara tidak sah dan melawan hukum.

Peran Polisi Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Atas Asas Persamaan Kedudukan Hukum Masyarakat (Equality Before The Law)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.     Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah Negara hukum, dimana hukum yang dijabarkan oleh pemerintah melalui pembentukan aturan perundang – undangan memiliki peran yang sangat penting didalam mengatur, mengarahkan kehidupan masyarakatnya agar menciptakan tatanan kehidupan yang teratur, adil, sejahtera dan damai. Salah satu upaya vital yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kehidupan bernegara serta bermasyarakat yang teratur, adil, damai dan sejahtera adalah dengan cara menegakkan berlakunya aturan hukum materiil dalam masyarakat Negara dengan menggunakan aparat – aparat hukumnya.

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti dari pada penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan didalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum mengandung pilihan dan kemungkinan ketika dihadapkan dengan suatu kenyataan yang kompleks dalam penerapannya.

Faktor ekonomi, politik, social, dan budaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap efektivitas dan efisiensi penegakan hukum, mulai dari pembuat aturan perundang – undangannya, aturan perundang – undangnya sendiri, aparat penegak hukumnya dan masyarakat. Aparat penegak hukum memiliki peran yang penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (Sollen) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataannya (Sein), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu dapat diterapkan. Didalam proses pelaksanaan mekanisme hukum, timbul dua variable penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga Negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.

Pada makalah ini penulis ingan meneliti mengenai peran dan tugas polisi sebagai pelayan masyarakat (Publick service) dalam menegakkan hukum (Law enforcement) dan menciptakan kedamaian (Peace Maintenance), dengan penilaian terhadap penerapan asas persamaan kedudukan hukum tiap warganegara dimuka hukum (Equality before the law) menurut Undang – undang mengenai kepolisian ( UU No. 2 tahun 2002) dari segi sosiologis.

1.2. Rumusan Masalah
Pada penusisan makalah sosiologi hukum ini, penulis merumuskan suatu permasalahan tentang  :
1.    Apakah polisi sebagai penegak hukum pada kenyataannya menerapkan asas persamaan kedudukan warga Negara dimuka hukum dalam menjalankan fungsi dan perannya?
2.    Bagaimana prespektif sosiologi hukum untuk menciptakan efektivitas hukum di dalam masyarakat?






1.3. Batasan masalah

Penulisan makalah ini ditujukan untuk meneliti secara sosiologis peran dan fungsi polisi dalam hubungannya dengan pemberlakuan asas persamaan kedudukan hukum tiap warga Negara (Masyarakat) di muka hukum berdasar Undang – Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian dan Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



















BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Peran Polisi Atas Asas Persamaan Kedudukan Hukum Masyarakat

Peran Polisi sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat ( Equality before the law) Aparat kepolisian sebbagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjaadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat, memiliki kualitas komunikasi yang baik. Namun demikian polisi juga merupakan manusia biasa, yang tidak luput dari kesalahan atau kekurangannya sebagai manusia yang memiliki nafsu atau emosi. Undang – undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap masyarakatnya, termasuk kedudukannya sebagai pelayan masyarakat tanpa membeda bedakan kedudukan social, politik, ekonomi, ras, agama dan budayanya. Namun demikaian terdapat beberapa halangan didalam penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi (Soejono Soekanto, 2004 :34) :
1.    Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2.    Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3.    Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
4.    Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
5.    Kurangnya daya innovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Dalam penerapan hukum dilapangan, secara sosiologis, polisi sebagai manusia biasa kadang melukan tindakan – tindakan yang keluar dari jalur hukum, dimana hal tersebut seperti dikatakan oleh T.Parson dalam sibernetics law dipengaruhi oleh faktor politi dan utamanya ekonomi. Didalam undang – undang kepolisian yang baru, polisi dituntut selain sebagai penegak hukum juga harus dapat membina hubungan yang baik dengan masyarakat dalam kedidikannya sebagai publick secvice.

Didalam konstitusi Indonesia secara mendasar, prinsip persamaan kedudukan hukum warganegara tertulis pada pasal 27 ayat 1 Undang – undang dasar 1945 , dimana dikatakan “ segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selanjutnya terhadap ketentuan tersebut secara hierarkis dijabarkan pada tataran peraturan pelaksanaan. Salah satu peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah Undang – undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian RI. Didalam pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 tersebut dikatakan bahwa fungsi polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya pada pasal 4 dikatakan bahwa tujuan dari kepolisian Negara RI adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinannya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hal asasi manusia. Pasal 5 ayat 1 Undang – undang kepolisisan menerangkan mengenai peran polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengenai tugas pokok polisi diterangkan didalam pasal 13, yaitu :
a.    Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b.    Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap tugas pokok polisi menurut pasal 13 tersebut dijabarkan didalam pasal 14, 15 dan 16 Undang – undang tersebut. Dalah satu pasal yang membatasi wewenang polisi untuk bertindak sewenang – wenang adalah pasa 19 UU kepolisian, dimana dikatakan didalam melaksanakan tugas dan wwenangnya, pejabat kepolisisan NKRI senantiasa bertindak berdasarkan norma hukm dan mengindahkan norma agama, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Didalam melaksanakan tugasnya polisi terikat oleh sumpah profesinya, dan dalam hubungannya dengan penegakan hukum dimasyarakat terdapat kalimat sebagai berikut “…….bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat anggota kepolisian NKRI, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan….”

Jadi secara umum hak asasi manusia memiliki keterlibatan yang penting sekali dalam penegakan hukum yang dilakukan aparat polisi. Mengenai hak asasi manusia di negara kita telah diatur tersendiri melalui Undang – Undang No.39 tahun 2004, dimana didalam pasal 1 butir 1 dikatakan, “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat padqa hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Terkait dengan pelaksanaan penegakan uhkum oleh polisi, peran hak asasi manusia sangat penting, termasuk didalamnya mengenai masalah diskriminasi hukum, seperti yang dijelaskan dalam ayat pasal 1 ayat 3 Undang – undang tersebut “ diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik yang berakibat pengurangan, penyimpanganatau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, socsal, budaya atau aspek kehidupan lainnya”.

Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa atas dasar hukum yang seharusnya (Sollen) penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini secara khusus polisi dilakukan secara umum kepada setiap warga Negara tanpa adanya diskriminasi atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, semua memiliki kedudukan yang sama menurut hukum, memperoleh hak dan kewajiban yang adil, seimbang dan proporsional secara hukum.

Namun demikian pada kenyataannya apabila kita melihat langsung fenomena – fenomena penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi dilapangan, terutama didalam penanganan suatu pelanggaran ataupun penyelesaian masalah kriminal, sudah menjadi hal yang terbiasa kita lihat sebagai masyarakat awam bahwa penegakan hukum dilapangan sangat erat kaitannya dengan masalah – masalah ekonomi dan politik. Terjadi klasifikasi status masyarakat didalam penyelesaian hukum, baik diskriminasi sosial, politik maupun ekonomi. Didalam penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, asas Equality before the law sudah secara terang – terangan dilanggar. Kedudukan sosial, politik maupun ekonomi seseorang amat memperngaruhi proses penyelesaian hukum yang dilakukan oleh aparat. Penyelesaian hukum tak ubahnya sebagai transaksi ekonomi maupun politik dinegara ini.

Bagaimana kedudukan seseorang, punya pengaruh apa, dan berapa kekuatan ekonominya mempengaruhi penegakan hukum dinegara kita, bahkan hukum dapat dibeli dan dikendalikan. Jadi terhadap kenyataan yang terjadi dimasyarakat secara kongrit, persamaan kedudukan hukum warga Negara disimpangi, didiskriminasi. Dan ironisnya hal tersebut sudah menjadi virus mematikan didalam sistem penegakan hukum Negara kita. Rakyat seperti disuguhi oleh suatu sandiwara hukum dan politik yang menggelikan, masyarakat tak ubahnya dianggap penonton yang bodoh, subyek hukum yang dikekang kebebasannya berdasar hak asasinya.
Polisi yang seharusnya menjadi pengayom dan pelayan masyarakat malah menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat, menjadi budak – budak ekonomi seringkali merusak martabatnya yang mulia. Walau memang tidak seluruhnya demikian, mungkin dapat dikatakan “oknum”, namun demikian seiring dengan kemajuan jaman, rakyat semakin cerdas, semakin kritis menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas dan tidak pantas. Kemudahan memperoleh informasi pada masyaraka juga mendukung terciptanya citra yang kurang baik baik penegakan hukum dinegara kita, dalam hal ini secara khusus aparat kepolisian.

2.2.Efektivitas Hukum Di Dalam Masyarakat

Seringkali kita mengetahui bahwa di dalam masyarakat, hukum yang telah dibuat ternyata tidak efektif didalamnya. Menurut Dr. Syamsuddin Pasamai, SH., MH., dalam bukunya Sosiologi dan Sosiologi Hukum, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai sarana social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :
1. Hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.

Faktor Hukum
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

Faktor Penegak Hukum
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :
“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Kemudian meurut Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH., dalam bukunya menjelajahi kajian empiris terhadap hukum, disebutkan Polisilah yang berada pada garda terdepan. Karena polisi yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat, dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Oleh karena itu sikap dan keteladanan personal kepolisian menjadi salah satu faktor dihargai atau tidaknya mereka oleh warga masyarakat terhadap penegak hukum, yang cukup berpengaruh terhadap ketaatan mereka. Olehnya itu, kualitas dan keberdayaan Polisi menurut Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH., merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku

Faktor Sarana dan Fasilitas
Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masing cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Namun penulis berpendapat bahwa faktor ini tidaklah menjadi fakor yang dominan untuk segera diperbaiki ketika ingin terwujudnya suatu efektivitas hukum.

Faktor Masyarakat
Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Faktor Kebudayaan
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Lebih baik lagi jika ada sistematika dari kelima faktor ini, sehingga  hukum dinilai dapat efektif.
Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.


















BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan dan saran
3.1.1. Kesimpulan

Negara sebagai penguasa memiliki wewenang untuk membuat atauran – aturan (Sollen) yang menjadi pedoman perilaku masyarakatnya secara umum, pada semua segi kehidupan yang penegakan hukumnya didelegasikan kepada aparatnya, dalam makalah ini adalah lembaga kepolisian sesuai dengan Undang – undang No.2 tahun 2002. Pemberlakuan ketentuan yang ditetapkan Negara berlaku merata,adil, proporsional, logis, umum tanpa diskriminasi. Akan tetapi berdasarkan kenyataan yang dapat kita lihat dilapangan, terhadap fenomena – fenomena yang terjadi pada masyarakat terjadi diskriminasi yang nyata didalam penegakan hukum, yang terutama didalam hal ini oleh aparat kepolisian yang katanya sebagai penjaga keamanan, perdamaian, pengayom dan pelayan masyarakat. Polisis erat sekali hubungannya dengnamasyarakat didalam menjalankan mekanisme hukum yang berlaku. Faktor status ekonomi, sosial, politik, mempengaruhi kedudukan warga Negara dalam memperoleh perlakuan hukum.

Equality before the law Penegakan hukum oleh polisi dalam masyarakat
(Sollen) (Sein) :
• Faktor / status sosial.
• Faktor / status ekonomi.
• Faktor / status politik .

3.2. Saran
Amatlah sulit menjaga independensi hukum terhadap pengaruh – pengaruh social, ekonomi dan politik. Seperti yang dipaparkan oleh Parson mengenai sibernetics law, dimana factor politi dan ekonomi memiliki pengaruh yang kuat terhadap hukum.Diperlukan niat yang seriuas untuk melakukan penegakan hukum yang baik. Perlu adanya peningkatan kualitas moral dari para penegak hukum, dalam hal ini secara khusus aparat kepolisisan. Diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya yang efektif, sehingga tujuan utama dari fungsi dan peran polisis dapat dicapai. Aparat polisi harus dengan konsisten menerapkan hukum tanpa membedakan kedudukan individu yang terkait, dan diperlukan suatu control dari lembaga masyarakat secara langsung untuk mengawasi kegiatan aparat kepolisianm dilapangan sebagai implementasi hak asasi manusia yagn terarah , adil dan proporsional.












DAFTAR PUSTAKA
1.    Rahardjo, Satjipto, Sosiologi hukum – perkembangan metode dan pilihan masalah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.
2.    Soekanto, Soerjono, Faktor – factor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Undang – undang :
1.    Undang – undang dasar 1945
2.    Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara.
3. Undang – undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.